Kabarselatan.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten Jember menilai kebijakan Pemerintah yang akan mencabut subsidi pupuk, saat ini dirasakan belum berpihak kepada petani.
Pernyataan ini disampaikan ketua HKTI Jember pada acara Rapat Konsolidasi PAC HKTI se-Kabupaten Jember, Sabtu (19/02/2022) di pendopo kantor desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Jember.
"Kebijakan Pemerintah yang akan menarik subsidi pupuk kami nilai masih belum berpihak kepada petani Indonesia." Ujar Ketua HKTI Jember, Jumantoro.
Menyikapi permasalahan ini, HKTI Jember pada acara ini membuat surat terbuka dan akan mengirimkannya kepada Presiden RI dan para wakil rakyat di Jakarta, imbuhnya.
Adapun klausul isi surat terbuka yaitu :
- Menolak Rekomendasi dari komisi empat DPR RI yang membatasi pupuk subsidi
- Menolak Rekomendasi pembatasan jumlah komoditi pertanian yang disubsidi pemerintah karena tanaman pangan dan holtikultura masih membutuhkan pupuk subsidi
- Meminta kepada pemerintah untuk menjamin harga pertanian yang menguntungkan bagi petani
- Jangan paksa kami turun kejalan dikala petani indonesia semakin menderita.
Jumantoro berharap Presiden atau Pemerintah merespon surat terbuka tersebut, dan merubah kebijakan sehingga tidak menyulitkan petani yang selama ini sering mengeluhkan persoalan kelangkaan pupuk.
"Surat terbuka ini mudah-mudahan bisa di terima oleh Presiden RI dan Dewan yang ada di Pusat, dan bisa memperhatikan nasib para petani Indonesia," ungkap Jumantoro.
Sebagai informasi, Hadir dalam acara tersebut Ketua HKTI Jember Jumantoro, Ketua HKTI Lumajang Iskhak, Ketua UKK Jatim Agus Prastowo, Kepala Desa Lojejer Muhammad Soleh, serta pengurus HKTI dari 31 Kecamatan kabupaten Jember. (sam)
0 Komentar